Kegiatan konsolidasi oleh seluruh Civitas Akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Foto: Maharani Aulia Rahmawati
SURABAYA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (BEM UWKS) menggelar konsolidasi penolakan RKUHAP dan penulisan ulang sejarah Indonesia pada Selasa (13/8/2025). Konsolidasi ini membahas berbagai pasal bermasalah dalam RKUHAP, termasuk Pasal 106, 124, 34, 16, 90 ayat (2), dan Pasal 74-80 KUHAP.
Presiden Mahasiswa BEM UWKS Rizky Nuhan menegaskan "kondisi seperti ini bukan hanya sekali ini saja, ini sudah beberapa kali dewan perwakilan rakyat ketika membuat kebijakan itu selalu meminggirkan rakyat dan tidak melibatkan rakyat."
Ketua DPM FISIP UWKS Ade Tri menambahkan “kalau kita berkaca dari ilmu politik, saya menyimpulkan politik itu adalah kepentingan. Adanya kepentingan dari pemerintah atau elit politik. Kita sebagai mahasiswa, ini adalah tugas kita untuk mengawal dan mengoreksi apabila ada kesalahan.”
Dalam konsolidasi tersebut, BEM UWKS mengeluarkan tuntutan diantaranya adalah menolak pasal multitafsir, menuntut untuk revisi ulang RKUHAP dengan melibatkan partisipasi bermakna, serta menolak penulisan ulang sejarah yang bias dan manipulatif.
Ketua BEM FH UWKS Alif Putra menyatakan "tujuan hukum ada tiga, salah satu tujuan hukum adalah sebagai keadilan. Tujuan ini yang harus dirasakan oleh semua masyarakat umum bukan hanya oleh elit politik saja atau segelintir partai politik".
Sebagai tindak lanjut konsolidasi, Staf Polhum BEM UWKS Abdul Muqit menyampaikan “langkah selanjutnya adalah kita akan bergabung dengan aliansi BEM Surabaya untuk bersatu menyampaikan aspirasi poin poin tuntutan yang akan kita sampaikan kepada DPR. Saat ini kita tinggal menunggu Teknis lapangannya saja.”
